Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 5 November 2026, usai hadir dalam sidang tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia menyatakan, "Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita," menegaskan komitmen menghormati proses hukum dan hak konstitusional.
Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan HM Subhan dan memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah. Sebelumnya, pada Selasa, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal menengah atas, serta menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi posisinya sebagai wakil presiden.
Mahkamah Konstitusi kemudian menyerahkan persoalan ijazah Gibran kepada parlemen. Di Senayan, wakil rakyat melakukan konsolidasi untuk meninjau kemungkinan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.
Jokowi kembali menekankan pentingnya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan serta hak-hak yang diatur dalam konstitusi, sebagaimana diungkapkannya dalam pernyataan tersebut.
Sumber: cnnindonesia.com
